Pemkab Tanah Bumbu Segera Tutup Kapis

1 dari puluhan wisma PSK

TANAH BUMBU,
Keberadaan lokasi prostitusi ilegal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sejak masih bergabung dengan Kabupaten Kotabaru.

Beberapa titik lokasi yang kini berada di kawasan yang kini termasuk Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat itu sempat ditutup semasa masih Kabupaten Kotabaru, namun pasca berdirinya Kabupaten Tanah Bumbu kembali beroperasi dengan jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) ratusan orang.

Upaya penutupan beberapa kali telah dilakukan oleh Pemkab Tanah Bumbu termasuk memulangkan para PSK ke daerah asal mereka, belum jua membuahkan hasil, mereka tetap kembali ke lokasi yang berjarak sekira 20 kilometer dari Pusat Kecamatan Simpang Empat.

Pemkab Tanah Bumbu kembali berencana akan menutup dan memulangkan para PSK yang masih bertahan di lokasi tersebut yang sebagian besar dari Pulau Jawa. Untuk itu pihak Pemkab melalui beberapa Instansi terkait akan mengadakan rapat rencana penutupan lokasi prostitusi tersebut, pada Rabu (20/5/15).

Sekdakab Tanah Bumbu, Drs. Said Akhmad, MM ketika dikonfirmasi terkait penutupan lokasi prostitusi ilegal yang dikenal bernama Kapis itu mengungkapkan, pihak Pemkab Tanah Bumbu sebenarnya cuma melanjutkan proses tahapan penutupan yang sudah dilakukan sejak 2014 lalu.

"Sosialisasi dan pemanggilan terhadap para Mucikari sudah kami lakukan, intinya mereka bersedia menutup kegiatan prostitusi ilegal tersebut," kata Said Akhmad.

Ditambahkannya, jika pada 2014 Pemkab Tanah Bumbu belum memiliki anggaran untuk penutupan lokasi prostitusi tersebut, di 2015 ini sudah anggaran yang terkait dengan hal itu.

"Dengan adanya anggaran kami akan melakukan penutupan dan pemulangan para PSK. Mereka semua sudah didata berdasarkan KTP, yang setelah dipulangkan namun kembali lagi tentu akan diketahui identitasnya, dan akan kami pulangkan kembali," jelas Said Akhmad. 

Ketika ditanya terkait berapa jumlah anggaran yang diperuntukkan penutupan lokasi Kapis, Said Akhmad mengaku tak mengetahui, dan menurutnya jumlah anggaran itu yang mengetahui adalah pihak Satpol PP. (JCO)