Waket DPRD Kalsel; Bayarkan Insentif Nakes Sebelum Keringat Mereka Kering

Pencairan insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) baik di Pusat maupun di Daerah menjadi persoalan yang tak kunjung usai. Masih sangat banyak yang belum menerima haknya. Padahal para Nakes dibebani pekerjaan yang berat akibat lonjakan kasus. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berkorban nyawa serta kemungkinan tinggi menularkan ke kerabat dekatnya.

Berdasar data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 20 Juli 2021, pencairan insentif baru mencapai Rp 245,01 milyar yang diberikan kepada 50.849 Nakes. Realisasi insentif yang berasal dari DAU/DBH baru mencapai 21 persen dari total anggaran Rp 8,1 trilyun. 

Adapun untuk insentif yang berada dalam administrasi Kementerian Kesehatan; sudah dicairkan senilai Rp 3,18 trilyun kepada 413.360 Nakes. Namun masih ada tunggakan sebesar Rp 1,48 trilyun kepada 200.500 Nakes.

Diantara kendala insentif tidak segera dicairkan adalah karena sejak awal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan insentif, atau anggaran sudah habis untuk hal lain.

Kondisi tersebut membuat Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalsel M. Syaripuddin, SE, M.AP sering mendengar dan menerima keluhan terkait  insentif para Nakes yang belum dibayar.

"Saya berharap Gubernur Kalsel selaku Kepala Daerah harus turun langsung mengambil langkah cepat agar hak-hak Nakes dipenuhi. Jangan sampai keringat mereka sudah kering setelah melaksanakan kewajiban tapi malah haknya belum dibayar," tegas M. Syaripuddin. (Rel/Red)