Tak sedikit warga Kalsel yang dilanda kebingungan dan bertanya-tanya terkait boleh tidaknya mereka berpergian menjelang lebaran Idul Fitri 1442 H/2021 M. Terjadi banyak perbedaan pendapat dan statemen dari para Pejabat di daerah ini Apalagi terkait kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dan pelarangan mudik lebaran yang mulai berlaku pada Kamis (06/05/21).
Warga pun berkeluh kesah di sejumlah platform Medsos. Di media massa arus utama (mainstream, Red) pun terjadi perbedaan pada pemberitaan. Hal itu menggugah perhatian Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Syaripuddin, SE, M.AP yang menyarankan agar informasi yang disampaikan oleh Pemerintah di Kalsel kepada warga agar dilakukan satu pintu oleh penentu kebijakan.
“Supaya warga tak menerima informasi beragam yang membingungkan warga. Penyampai informasi dan kebijakan kekinian terkait kebijakan itu mestinya oleh pejabat resmi yang bertanggungjawab setidaknya ditunjuk semacam juru bicara,” saran Politisi PDIP itu.
Saat ini ujarnya, sebagian besar masyarakat mendapatkan informasi dari media-media sosial. Namun, informasi tersebut kebanyakan juga tidak benar. Banyak narasi dan video yang di-share justru kebijakan yang terjadi pada tahun 2020 lalu saat pandemi Covid-19 mulai merebak.
“Situasinya kini tentu berbeda, sebab itu pejabat dan tim pelaksana kebijakan di lapangan harus masif menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat agar mereka tak bingung menghadapi kebijakan baru ini,” tutupnya.
Dalam beberapa hari terakhir sejumlah warga yang akan berpergian ke wilayah Tanah Bumbu dan Kotabaru; mengirim pertanyaan melalui aplikasi WA Media ini terkait boleh tidaknya mudik dan rapid antigen apakah bayar atau gratis. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.